by

Ini Arah Kebijakan BI pada 2018

Kebijakan Bank Indonesia (BI) akan tetap difokuskan pada stabilitas makro ekonomi dan sistem keuangan pada 2018. Sejumlah kebijakan akan ditempuh BI pada tahun depan.

Gubernur BI, Agus Martowardojo, mengatakan, di bidang moneter, BI akan menempuh stance kebijakan moneter yang terukur dan sesuai dengan upaya menjaga inflasi dalam kisaran sasarannya. Kemudian, mengendalikan defisit transaksi berjalan dalam tingkat yang aman.

“BI akan menyempurnakan Giro Wajib Minimum (GWM) rata-rata memperluas implementasi GWM rata-rata,” kata dia dalam acara Pertemuan Tahunan BI 2017, di Jakarta, Selasa (28/11/2017) lalu.

Dia mengatakan, BI juga akan berhati-hati dalam menjaga nilai tukar. Dia menuturkan, BI akan menjaga nilai tukar sesuai dengan fundamentalnya dan tetap mendukung bekerjanya mekanisme pasar.

“Kami perkuat dengan upaya mengurangi ketergantungan mata uang tertentu. Memperkuat mitigasi risiko korporasi nonbank dalam melakukan pengelolan utang luar negeri dan mendorong bank domestik menyediakan instrumen lindung nilai yang efisien bagi korporasi,” sambungnya.

Dalam mengakselerasi pendalaman pasar keuangan, lanjut Agus, BI bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), akan menyusun strategi nasional pengembangan dan pendalaman pasar keuangan.

Di bidang makroprudensial, BI akan mengarahkan kebijakan pada penguatan resiliensi sistem keuangan terhadap risiko sistemik. Dia mengatakan, dari sisi likuiditas, BI akan mengimplementasikan Buffer Likuiditas Makroprudensial sebagai bentuk penyempurnaan GWM sekunder.

Dari aspek penguatan fungsi intermediasi, BI akan mengimplementasikan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIMP) sebagai bentuk penguatan dari loan to funding ratio (LFR).

“Ke depan kami akan memperkuat kebijakan LTV melalui penerapan LTV secara targeted,” tambahnya.

Di bidang sistem pembayaran, Agus menuturkan, kebijakan BI akan diarahkan membentuk ekosistem nontunai yang saling terhubung, inovatif, kompetitif dan melindungi penggunanya.

Sementara, di bidang pengelolaan rupiah, BI akan memastikan pemenuhan uang rupiah yang layak edar, dalam jumlah yang cukup dengan pecahan yang sesuai, dan terdistribusi ke semua wilayah Indonesia. Lalu, melindungi dari risiko uang palsu.

“Berbagai kebijakan tersebut akan kami koordinasikan dan selaraskan dengan pemangku kebijakan di pusat dan daerah,” tutur dia.(l6)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed