by

Biro Ortala Kemenag RI Gelar Asistensi Implementasi Reformasi Birokrasi

(netrakepri.com) – Biro Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) Kementerian Agama RI menggelar Asistensi Implementasi Reformasi Birokrasi di Kepri yang diselenggarakan di aula Kanwil Kemenag Kepri, Tanjungpinang, Kamis (2/11/2017). Kegiatan yang diikuti oleh 30 peserta dari Kanwil Kemenag Kepri, Kemenag Kota Batam, Kemenag Karimun, Kemenag Bintan dan Kemenag Kota Tanjungpinang itu menghadirkan dua narasumber.

Kepala Bagian Fasilitasi RB dan Pelaporan, Kartika Damawanti, mengatakan, semua kementerian dan lembaga saat ini sedang berlompa mereformasi birokrasi yang ada di dalam tubuh organisasi masing-masing. Kementerian Agama RI menurutnya, telah menetapkan delapan area perubahan. Mengutip ungkapan Rheinal Kasali, Kartika Damawanti mengatakan, perubahan belum tentu membuat sesuatu menjadi lebih baik, namun, tanpa perubahan, tidak akan ada pembaruan, tidak akan ada kemajuan.

Delapan area perubahan yang selalu didengungkan untuk segera direformasi adalah, pertama, pola pikir (mindset) dan budaya kerja (culture set) birokrasi belum sepenuhnya mendukung birokrasi yang profesional. Kedua, kualitas pelayanan publik masih belum memenuhi harapan publik. Ketiga, tumpang tindih aturan perundang-undangan dibidang aparatur negara, tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Keempat, praktik manajemen SDM belum optimal meningkatkan profesionalisme.

Kelima, pelaksanaan program dan kegiatan belum sepenuhnya didasarkan atas prosedur yang baku dan terstandarisasi, keenam, fungsi dan kewenangan antarinstansi pemerintah tumpang tindih, berbenturan dan terlalu besar. Ketujuh, sistem monitoring, evaluasi, dan penilaian belum dibangun dengan baik. Kedelapan, sistem pengawasan internal belum mampu berperan sebagai quality assurance (penjamin mutu).

“Pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, di pusat maupun di daerah agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang-bidang lainnya,” kata Kartika Damawanti.

“Tujuan jangka panjang reformasi birokrasi diharapkan melalui reformasi birokrasi pemerintah sudah beranjak ke tahapan pemerintahan yang berbasis kinerja dan pada 2025 diharapkan pemerintahan sudah beranjak pada tatanan pemerintahan yang dinamis,” pungkasnya. (r)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed