by

BP Batam Sosialisasikan Tracking Sistem Fasilitas Pembebasan Cukai

Batam (netrakepri.com) – Badan Pengusahaan (BP) Batam melalui Direktorat Lalu Lintas Barang melakukan Sosialisasi Monitoring Pemasukan Distribusi Barang Kena Cukai melalui Tracking Sistem SIKMB BP Batam kepada perusahaan rokok dan minuman beralkohol (mikol) di Hotel Bumi Surabaya, Surabaya pada, Senin (3/8/2018).

Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam, Bambang Purwanto, mengatakan, BP Batam akan mengoptimalkan fungsi dan peran tracking sistem. Ia menilai, sosialisasi itu penting agar pihaknya dapat menganalisis dan memonitoring fasilitas pembebasan cukai di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

“Dari evaluasi realisasi produksi dan penjualan hingga Agustus, persentasinya masih rendah di bawah 50%. Hal ini karena belum patuhnya pelaku usaha untuk isi data di sistem,” ucap Bambang.

“Kami apresiasi pihak yang menaati aturan dalam menjalankan usahanya di kawasan bebas Batam, baik pabrikan, distributor, dan importir khususnya dibidang produk mikol dan hasil tembakau (rokok) yang berada di Indonesia khususnya wilayah Jawa dan Bali. Mari manfaatkan fasilitas pembebasan fiskal di kawasan khusus Batam,” tambahnya.

BP Batam, lanjut Bambang, akan terus memberikan inovasi pelayanan terbaik kepada masyarakat dan pelaku usaha baik keamanan, kepastian hukum, dan utamanya pelayanan usaha berbasis online. Menurutnya, dengan Sistem Informasi Keluar Masuk Barang (SIKMB) BP Batam akan mempermudah dan mempercepat akses perizinan bagi pelaku usaha untuk kelancaran produksi dan perluasan usaha di Batam.

Bambang pun mengimbau pelaku usaha agar memanfaatkan fasilitas yang diberikan pihaknya dan menekankan agar tidak melakukan kegiatan di luar aturan berlaku.

“Fasilitas pembebasan cukai itu diberikan hanya untuk kebutuhan Batam dan tidak boleh dikonsumsi keluar Batam atau dengan istilah merembes,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur Lalu Lintas Barang BP Batam, Tri Novianta Putra, menilai, pembebasan fiskal di wilayah kawasan bebas Batam banyak dimanfaatkan oleh perusahaan/industri di Wilayah Jawa terutamanya Surabaya, Bali, Malang Jawa Tengah dan sekitarnya dimana notabene panghasil perkebunan tembakau. Hal itu tentu menjadi perhatian pihaknya untuk patuh terhadap implementasi peraturan Menteri Keuangan nomor 120/PMK.04/2017 tentang tata laksana pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan yang telah diterapkan sebagai KPBPB dan pembebasan cukai.

Novi mengungkapkan, pihaknya melakukan sosialisasi di kota Pahlawan itu dikarenakan hampir sebagian minuman berakohol dan rokok berada di Surabaya, Bali, dan Jawa Tengah.

“Kita ingin pelaku usaha terutama pabrik mengisi data data produksinya ke dalam sistem tracking kita untuk yang mendapatkan fasilitas pembebasan cukai sehingga setiap dalam tahapan pergerakan barang dari pabrik hingga distributor dan agen di Batam terecord semua sehingga memudahkan fungsi BP Batam untuk monitor dan evaluasi terutama dikaitkan jumlah dan jenis yang sudah diberikan dalam konteks pembebasan cukai,” terangnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, dengan mengisi data produksi di sistem akan memberikan gambaran bagimana kebutuhan sesuai dengan skala ekonomi disamping peluang market yang terbuka lebar di Batam.

“Produk mikol dan rokok di Batam marketnya cukup lumayan, maka taatilah peraturan yang berlaku,” ujarnya.

Sementara Kasi Penindakan dan Penyidikan Kantor Bea dan Cukai Sidoarjo, Aris Kurniawan, berharap, antara Bea cukai dan BP Batam lebih meningkatkan kerjasama dalam melakukan pengawasan.

“Harapannya, bea cukai diberikan akses sebagai evaluasi mengingat keberadaan kami di tempat produsen untuk melihat apakah bisa produsen itu melaksanakan kuota seratus persen atau tidak dan bisa membandingkan kegiatan di pabriknya sendiri,” harapnya.

“Akan lebih baik lagi sistemnya bisa disatukan antara bea cukai dan BP Batam. Saat ini kan masih harus mengirim surat tujuannya untuk efisiensi dan memudahkan koordinasi,” tambahnya.

Pada acara itu, Direktur PTSP BP Batam, Ady Soegiharto juga berikan paparan penerapan Online Single Window di Batam dengan dihadiri 77 tamu undangan terdiri dari 49 perusahaan rokok, 18 perusahaan mikol dan 10 instansi pemerintah.

Sementara itu, Marketing Manager PT Batu Karang Malang, Guntur, menilai tracking sistem BP Batam memudahkan perusahaannya untuk memonitor pergerakan barang hingga sampai tujuan.

“Setelah mengikuti petunjuk yang ada, kita juga ikut mengontrol rokok yang kita produksi, rokok yang kita kirim, persentasi berapa pencapaian dari kuota yang didapat sehingga mempermudah pengontrolan,” ujarnya.

Disamping itu, ia juga juga menyarankan agar setiap distributor atau mitra kerja dapat juga mengikuti dan bertanggung jawab melaksanakan aturan yang berlaku mengenai pembebasan cukai yang diberikan BP Batam. (r)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed