by

Pengembang Ingin Insentif Properti Diperpanjang

Insentif untuk sektor properti disambut baik para pengembang dan pengusaha. Dengan berbagai insentif ini diharapkan bisa menggerakan kembali sektor properti sekaligus menjadi momentum pemulihan ekonomi.

Ketua Apindo bidang Properti dan Kawasan Ekonomi Sanny Iskandar mengatakan, meskipun sudah cukup baik, namun para pengusaha masih mengharapkan pemerintah bisa memberikan insentif lainnya untuk sektor properti. Karena masih ada beberapa usulan insentif yang beberapa kali sempat disinggung dan belum direalisasikan.

“Kami juga berharap pemerintah memberikan insentif lainnya agar sektor properti memperoleh stimulus yang tepat sehingga akan berdampak pada upaya ekonomi nasional,” ujarnya dalam acara Webinar Sosialisasi Peraturan Pelaksana Undang-undang Cipta Kerja, Selasa (16/3/2021).

Misalnya, para pengusaha juga berharap jangka waktu pemberian insentif bisa diperpanjang. Minimal sampai dengan proses vaksinasi yang saat ini dilakukan pemerintah bisa rampung.

Baca juga :  Beli Paket Wedding di HARRIS Resort Barelang Batam, Dapatkan Kesempatan Honeymoon ke Bali

“Kemudian jangka waktu pemberian insentif juga diharapkan bisa diberikan perpanjangan sampai betul-betul sampai yang namanya herd immunity ini betul-betul terbentuk ya sehingga industri properti ini bangkit kembali,” jelasnya.

Selain itu, contoh lainnya adalah relaksasi pajak pertambahan nilai (PPN) dan juga uang muka atau Down Payment 0% ini tidak hanya sebatas pada rumah yang sudah jadi atau rumah inden. Karena menurutnya, relaksasi yang diberikan seperti PPN ini masih dikhususkan untuk rumah yang sudah jadi saja.

“Ini beberapa hal yang sempat kita singgung. Seperti misalnya DP pembelian rumah lewat KPR yang sebagian besar adalah inden ini juga kita harapkan sebaiknya PPN tidak terbatas pada rumah jadi tapi juga rumah inden. Termasuk BPHTB juga,” jelasnya

Baca juga :  2019, Karimun Targetkan 100 Ribu Wisman

Sebagai informasi, berbagai insentif yang dikeluarkan pemerintah untuk menggerakan kembali industri properti sudah mulai dikeluarkan dan dilaksanakan. Pertama adalah keringanan pajak yang baru saja dikeluarkan Kementerian Keuangan.

Adapun bentuk insentif ini berupa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang ditanggung oleh pemerintah. Untuk rumah tapak atau rumah susun dengan harga jual paling tinggi Rp 2 miliar 100% ditanggung pemerintah.

Sementara rumah tapak atau rumah susun dengan harga jual di atas Rp 2 miliar sampai 5 miliar 50% ditanggung pemerintah. Aturan ini berlaku selama 6 bulan dimulai dari Maret hingga 31 Agustus.

Bank Indonesia (BI) juga turut memberikan relaksasi dengan menerbitkan kebijakan pelonggaran uang muka kredit properti, untuk rumah tapak, rumah susun, dan ruko/rukan. Kebijakan BI yang memungkinkan perbankan memberikan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan down payment (DP) atau uang muka 0% tersebut berlaku mulai dari 1 Maret 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Baca juga :  Evan Dimas Menangkan Indonesia atas Mauritius

Kebijakan tersebut berlaku menyusul perubahan yang dilakukan Bank Indonesia tentang rasio uang muka kredit rumah (Loan to Value/LTV) kredit dan pembiayaan properti. Di mana, semula LTV-nya adalah 85% sampai 90%, kemudian kini menjadi 100%.

Selanjutnya, Kementerian Keuangan juga menetapkan objek reinvestasi agar dividen yang diterima oleh wajib pajak dikecualikan sebagai objek pajak penghasilan (PPh). Alias dividen tidak dipungut pajak.*

(sumber: okezone.com)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed