Baca juga :  Ada 27 Menu Berbuka Puasa di OS Styles Hotel Batam

Padahal secara badan BPPI telah diamanatkan Undang-Undang (UU) Nomor 10 tahun 2009 dalam pasal 36 sampai dengan 42 dan badan promosi daerah atau BPD pasal 43 sampai dengan 49. Dalam Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa pemerintah memfasilitasi pembentukan BPPI yang ditetapkan dengan keputusan presiden.

Sementara itu, Wapres RI, mengatakan BPPI merupakan lembaga swasta bersifat mandiri dengan sumber pembiayaan yang berasal dari APBN dan APBD yang bersifat hibah sesuai dengan UU. BPPI juga bertugas untuk meningkatkan citra pariwisata, meningkatkan kunjungan wisata mancanegara dan penerimaan devisa.

Baca juga :  Kebijakan Kerja dari Rumah, Jalanan Batam Sepi

“Sehingga sangat jelas BPPI adalah mitra pemerintah untuk mengoptimalkan pertumbuhan pariwisata Indonesia bukan pesaing apalagi pihak yang akan mencari panggung popularitas. BPPI adalah wujud nyata Indonesia,” tandas dia.

Merespon hal tersebut, Wakil Presiden, Ma’ruf Amin pun membuka celah untuk kembali mengaktifkan badan tersebut. Dia mengaku, usulan ini akan segera dibahas dan dipikirkan kembali bersama pemerintah.

Baca juga :  Mulailah Investasi Sejak Dini

“Kita akan pikirkan nanti kita akan pertimbangkan ya,” singkatnya.*

(sumber: liputan6.com)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed